DPR keluhkan proses visa haji dan umrah

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR keluhkan proses visa haji dan umrah Ruang paripurna DPR-MPR RI

Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana mengeluhkan adanya kendala penerapan sistem kebijakan biometrik dalam proses visa haji dan umrah. Pendapat tersebut disampaikan dalam RDP dengan Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal di ruang rapat Komisi I Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (22/01/2019).

Menurutnya, harus ada penyesuaian dalam penerapan sistem perekaman biometrik tersebut di Indonesia. Pasalnya, kondisi Indonesia sangat berbeda dengan negara lain yang sudah menerapkan sistem tersebut.

“Indonesia ini kan negara kepulauan dan pastinya punya kendala kalau tidak di semua tempat disiapkan fasilitas untuk pelaksanaan rekaman biometrik Misalnya di Papua, sampai saat ini belom ada fasilitas perekaman untuk biometrik, sehingga mereka harus terbang ke Makassar untuk mengurus perekaman biometrik ini,”ujar Lena.

Pada kesempatan tersebut, Lena mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja DPR RI yang telah bersungguh-sungguh mencari solusi terkait permasalahan visa haji dan umrah. Terlebih lagi, lanjutnya, pemerintah harus mewaspadai penunjukkan swasta dalam pelayanan perekaman biometrik visa haji dan umrah.

"Indonesia dahulu pernah mendapat pengalaman buruk dalam hal perlindungan data pribadi, jadi harus dipastikan kembali secara teliti agar pengalaman buruk tersebut tidak terulang kembali,"jelasnya.

Dia menambahkan, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama bahwa perekaman data pribadi WNI dilakukan oleh swasta rawan kebocoran atau penyalahgunaan informasi. "Seharusnya menjadi tanggung jawab negara, dan hal itu menjadi hak dasar dari Warga negara yang harus mendapatkan perlindungan dari negara,"jelasnya.

Lena menegaskan, Komisi I DPR mendorong pemerintah untuk melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan sistem biometrik tersebut.

Menurutnya, pemerintah harus bisa mendapatkan kelonggaran dari penerapan sistem tersebut, dan kejelasan mengenai aturan perlindungan data pribadi.

“Kerajaan arab Saudi harus menjelaskan kepada Indonesia, bahwa perekaman biometrik yang dilakukan oleh perusahaan swasta ini tidak melanggar perlindungan hak data pribadi warga negara dan kita berharap, penundaan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia ini bisa direspon secara positif oleh kerajaan arab Saudi dan segera memperbaiki sistem,” pungkas Lena. 

PKS minta Gubernur Riau tak arahkan rakyat dukung Jokowi
Sudirman nyatakan perpanjangan kontrak Freeport bukan kemauannya
PAN izinkan Gubernur Riau dukung Jokowi asal tak masuk timses
PAN akan beri bantuan Ketum PA 212
Ketum PA 212 undang pimpinan parpol
IHSG kembali lewati level 6.500
Gerindra: Jokowi Pilgub DKI dibiayai keuntungan lahan Prabowo
BPN nilai Prabowo sudah detail
Slamet Ma'arif tegaskan akan bersikap kooperatif pada pemeriksaan selanjutnya
Jokowi dilaporkan ke Bawaslu, TKN : Gimmick politik saja
Kubu Jokowi: Tema debat ketiga Ma'ruf Amin jagonya
Demonstran ancam duduki KPK jika tak minta maaf ke Enembe
PDIP sebut biaya kampanye Jokowi di Pilgub DKI Jakarta untuk iklan Prabowo
Kubu Jokowi nilai kubu Prabowo inkonsisten soal penguasaan lahan
DKPP berhentikan tiga penyelenggara Pemilu
Fetching news ...