PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir

REPORTED BY: Insan Praditya

PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan keputusan pemerintah untuk mengkaji ulang pembebasan Abu Bakar Ba'asyir sangat tepat. Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan tersebut.

Bara mengatakan pemerintah harus melihat aspek kemanusiaan dari keluarga korban, bahwa Abu Bakar Ba'asyir terbukti terlibat aksi terorisme.

"Kita harus berhati-hati dalam hal ini, karena kalau pemerintah mengatakan sebelumnya bahwa ada aspek kemanusiaan yang harus dilihat, yang mendasari ide untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir, kita juga harus memikirkan aspek kemanusiaan kepada para keluarga korban karena bagaimanapun Ustad Abu Bakar Ba'asyir terbukti terlibat dalam aksi teroris dan itu dibuktikan di proses pengadilan yang terbuka," kata Bara kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (22/01/2019).

Bara mengatakan apabila pemerintah terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir, maka sama saja pemerintah melanggar aspek keadilan dan kemanusiaan dalam perspektif keluarga korban.

"Jadi saya pikir disini kalau pemerintah terburu buru membuat keputusan untuk membebaskan dengan dasar hukum yang lemah, dengan melihat aspek kemanusiaan, itu saya pikir kita sama saja juga dengan melanggar aspek keadilan dan kemanusiaan yang harus kita liat dalam perspektif keluarga korban," ujarnya.

Bara membantah upaya Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir bagian dari manuver politik. Menurutnya, pemerintahan Jokowi selama ini dinilai cukup tegas melakukan pencegahan dan tindakan hukum terhadap berbagai aksi teroris, sehingga ia tak ingin kedepannya akan mengubah persepsi masyarakat terkait hal itu.

"Selama ini pemerintah Jokowi dinilai cukup tegas dan berhasil melakukan pencegahan dan tindakan hukum terhadap berbagai aksi teroris yang sampai tahun lalu pun masih terjadi. Kalau ini dilakukan dan ustad Abu Bakar Ba'asyir dinilai oleh pengadilan sebagai master mind dari aksi teroris terutama yang di Bali itu, maka ini bisa mengubah persepsi itu semua," jelasnya.

Selanjutnya, Bara mengatakan sebagai anggota DPR yang sering melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila ke Dapil, tentu merasa ironi ketika pemerintah akan membebaskan seseorang yang secara terbuka tidak mengakui ideologi Pancasila dan NKRI.

"Tapi ada orang yang jelas menyatakan secara terbuka tidak mengakui Pancasila dan NKRI, maka itu suatu hal yang sangat ironis. Bagaimana kita bisa melakukan ini sementara pemerintah membebaskan seseorang yang secara ideologi tidak setuju dengan pancasila dan NKRI," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan pembebasan Ba'asyir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu.

"(Pembebasan Ba'asyir) masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya. Seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya," kata Wiranto beberapa waktu yang lalu.

Wiranto mengatakan presiden Jokowi memahami permintaan keluarga Abu Bakar Ba'asyir tersebut.

"Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespons permintaan tersebut," pungkasnya.

PKS minta Gubernur Riau tak arahkan rakyat dukung Jokowi
Sudirman nyatakan perpanjangan kontrak Freeport bukan kemauannya
PAN izinkan Gubernur Riau dukung Jokowi asal tak masuk timses
PAN akan beri bantuan Ketum PA 212
Ketum PA 212 undang pimpinan parpol
IHSG kembali lewati level 6.500
Gerindra: Jokowi Pilgub DKI dibiayai keuntungan lahan Prabowo
BPN nilai Prabowo sudah detail
Slamet Ma'arif tegaskan akan bersikap kooperatif pada pemeriksaan selanjutnya
Jokowi dilaporkan ke Bawaslu, TKN : Gimmick politik saja
Kubu Jokowi: Tema debat ketiga Ma'ruf Amin jagonya
Demonstran ancam duduki KPK jika tak minta maaf ke Enembe
PDIP sebut biaya kampanye Jokowi di Pilgub DKI Jakarta untuk iklan Prabowo
Kubu Jokowi nilai kubu Prabowo inkonsisten soal penguasaan lahan
DKPP berhentikan tiga penyelenggara Pemilu
Fetching news ...