Legislator sebut KPK selalu membuat kegaduhan dengan DPR

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Legislator sebut KPK selalu membuat kegaduhan dengan DPR "Untuk kesekian kalinya hubungan baik yang sudah dibangun selama ini ternoda hanya karena KPK melalui juru bicaranya berperilaku tidak disiplin dalam berbicara dan bersikap." - Arteria Dahlan

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menilai Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) selalu membuat kegaduhan baru terutama dengan lembaga DPR RI. Dia mencontohkan pernyataan KPK yang menyebut bahwa Ketua DPR mangkir menyusul ketidakhadirannya  sebagai saksi kasus KTP el. Padahal, dikatakan Arteria, Bambang Soesatyo sudah mengajukan permohonan resmi untuk menjadwal ulang pemanggilan.

“Saya sangat prihatin, kecewa, dan sedih, untuk kesekian kalinya hubungan baik yang sudah dibangun selama ini, ternoda hanya karena KPK melalui juru bicaranya berperilaku tidak disiplin dalam berbicara dan bersikap, sehingga menimbulkan kegaduhan baru yang sebenarnya tidak perlu terjadi,” terang Arteria di Jakarta, Selasa (05/06/2018).

Menurut Arteria, pernyataan jubir KPK Febri Diansyah tidak memberi contoh yang baik dan tidak tepat. Sejak pagi hari sebelum jadwal pemanggilan, Bambang kata Arteria, sudah berkoordinasi dengan KPK dan telah pula mengirim surat untuk minta jadwal ulang pemanggilan.

“Ini, kan, bukan mangkir dan bukan tidak hadir, akan tetapi izin untuk diagendakan di lain waktu. Beliau sudah memiliki agenda yang terjadwal sejak jauh-jauh hari,” ungkap Politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut Arteria, surat permohonannya itu harus dihormati dengan penuh prasangka baik. Bambang sebagai ketua DPR sangat kooperatif dan tidak menghindar dari pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus KTP el.

“Saya juga mohon agar Febri disiplin dalam membangun komunikasi yang efektif dengan spirit saling menghormati antar lembaga negara. Harusnya Febri paham, Bamsoet adalah Ketua DPR, pimpinan lembaga negara yang memiliki aktivitas sangat padat,” tegasnya.

Idealnya, sambung Arteria, Febri cukup menyampaikan bahwa Bamsoet belum dapat menghadiri panggilan dan KPK sudah terima surat permohonan penjadwalan ulang.

“Ini lebih tepat daripada menuding Ketua DPR itu tidak bisa memberi contoh,” tegasnya.

Senada dengan Arteria, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta KPK tidak menciptakan polemik opini yang mendiskreditkan terkait ketidakhadiran Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk diperiksa sebagai saksi kasus KTP elektronik pada Senin (04/05).

"Ketidakhadiran Ketua DPR memenuhi panggilan KPK hari ini dikarenakan Ketua DPR harus memenuhi kegiatan kelembagaan DPR yang sudah terjadwal sejak jauh hari. Dan seharusnya bisa dipahami oleh KPK dan tidak menjadikannya sebagai polemik opini," kata Masinton.

Masinton mengingatkan dalam KUHAP jelas diatur mekanisme pemanggilan terhadap saksi mengenai pemanggilan ada pertama, kedua dan ketiga hingga upaya pemanggilan paksa.

Politisi PDIP ini meminta KPK dapat menertibkan jajarannya untuk tidak membuat opini terkait pemanggilan saksi dalam kasus yang ditangani.

"KPK berpedoman saja pada mekanisme KUHAP bukan bermain opini yang mendiskreditkan Ketua DPR. Pimpinan KPK harus menertibkan personil institusinya agar tidak liar, menjaga tertib hukum dan kondusif," ucap Masinton.

Masinton mengingatkan pimpinan KPK selaku unsur penanggung jawab utama yang mengepalai institusi/lembaga KPK seharusnya mengerti etika kelembagaan negara.

Pemanggilan pemeriksaan saksi terhadap Bambang yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR dinilai Masinton seharusnya disampaikan langsung oleh pimpinan KPK dan bukan selevel juru bicara.

"Apalagi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara KPK sungguh tidak memahami tugas-tugas kelembagaan DPR yang sedang dilaksanakan oleh Mas Bamsoet sebagai Ketua DPR," tuturnya. 

 

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta KPK menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap dirinya sebagai saksi atas perkara dugaan korupsi atas tersangka Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

"Saya mengapresiasi kinerja KPK yang semakin baik dalam melakukan penindakan terhadap perkara-perkara korupsi," kata Bambang di Jakarta, kemarin.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet menjelaskan KPK meminta kehadirannya pukul 09:00 hingga selesai, untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi atas tersangka Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung, pada perkara dugaan korupsi.

Menurut Bambang, dirinya telah mengirimkan surat kepada KPK untuk dapat menjadwalkan kembali, karena kegiatannya di DPR RI pada hari tersebut, sejak pagi hingga siang, serta kegiatan keagaman pada siang, sore, hingga malam harinya, telah dijadwalkan sejak jauh hari.

"Sementara itu, surat undangan dari KPK baru diterima di DPR RI pada Kamis (31/5) sore dan baru malamnya saya diberitahu. Sementara, Jumat dan Sabtu libur," katanya.

Bambang menegaskan, ketidakhadirannya di KPK hanya masalah teknis terkait agenda acara dalam waktu yang bersamaan.

PKS minta Gubernur Riau tak arahkan rakyat dukung Jokowi
Sudirman nyatakan perpanjangan kontrak Freeport bukan kemauannya
PAN izinkan Gubernur Riau dukung Jokowi asal tak masuk timses
PAN akan beri bantuan Ketum PA 212
Ketum PA 212 undang pimpinan parpol
IHSG kembali lewati level 6.500
Gerindra: Jokowi Pilgub DKI dibiayai keuntungan lahan Prabowo
BPN nilai Prabowo sudah detail
Slamet Ma'arif tegaskan akan bersikap kooperatif pada pemeriksaan selanjutnya
Jokowi dilaporkan ke Bawaslu, TKN : Gimmick politik saja
Kubu Jokowi: Tema debat ketiga Ma'ruf Amin jagonya
Demonstran ancam duduki KPK jika tak minta maaf ke Enembe
PDIP sebut biaya kampanye Jokowi di Pilgub DKI Jakarta untuk iklan Prabowo
Kubu Jokowi nilai kubu Prabowo inkonsisten soal penguasaan lahan
DKPP berhentikan tiga penyelenggara Pemilu
Fetching news ...