Saat lurah takut kelola dana desa

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Saat lurah takut kelola dana desa

Ternyata, tidak semua pemimpin doyan mengelola uang negara dalam jumlah besar. Anggota Komisi XI DPR RI Elviana mengatakan, dirinya baru kali ini menemukan ada seorang kepala desa meminta nominal Dana Desa yang diterima tiap tahunnya diturunkan dan pengelolaannya diberikan ke pihak lain.

“Menurut saya ini sesuatu yang aneh bin ajaib, berarti ini menunjukkan ketakutan dalam mengelola Dana Desa itu. Makanya kita di Komisi XI sudah  mengantisipasi hal ini,” ujar Elviana, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Kamis (22/3/2018).

 Politisi F-PPP itu menambahkan, Komisi XI DPR pada tahun 2018 sudah mendorong anggaran untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat program diklat. Sehingga, perangkat-perangkat  desa yang mengelola Dana Desa mengerti bagaimana cara mengelola dana ini.

“Seperti bagaimana menyusun perencanaan, pra-audit, kemudian menakar apakah program sesuai dengan anggaran. Hal-hal seperti ini menjadi tugas BPKP, tinggal disosialiasikan dan dilaksanakan programnya,” tegas politisi dapil Jambi itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengungkapkan, dalam mengelola Dana Desa ini para pengelola musti yakin bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Tidak perlu takut kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Apalagi, Presiden sudah memberikan instruksi kepada Polri, KPK, Kejaksaan, jika ada persoalan dalam pengelolaan Dana Desa untuk tidak terburu-buru di bawa ke keranah hukum,” ujar politisi Partai Demokrat itu,

Terkait dana desa, pemeriksaan akan dilakukan oleh Inspektorat Bupati dulu. Hal ini karena terkadang hanya kesalahan adiministrasi atau memang ketidaktahuan, sebab masih banyak SDM di tingkat desa yang memang masih harus dididik.

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Wakil Ketua Komisi XI M. Prakosa mengatakan, berdasakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

“Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan alokasi dasar sebagai unsur pemerataan, dan unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan alokasi formula yang memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa,” jelasnya.

Selain itu, sambungnya, kebijakan dana desa juga merupakan bentuk implementasi dari pelaksanaan nawacita, khususnya cita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI. 

“Kebijakan dana desa tersebut harus dapat difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antar desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” kata politisi PDIP itu.

Terlebih dalam APBN 2018, dana desa direncanakan sebesar Rp60 triliun mengalami kenaikan sebesar 3,1% dari APBNP 2017 yang sebesar Rp58,2 triliun. “Peningkatan dana desa tersebut diharapkan dapat membantu peran aktif pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di daerah secara optimal,” pungkasnya.

PKS minta Gubernur Riau tak arahkan rakyat dukung Jokowi
Sudirman nyatakan perpanjangan kontrak Freeport bukan kemauannya
PAN izinkan Gubernur Riau dukung Jokowi asal tak masuk timses
PAN akan beri bantuan Ketum PA 212
Ketum PA 212 undang pimpinan parpol
IHSG kembali lewati level 6.500
Gerindra: Jokowi Pilgub DKI dibiayai keuntungan lahan Prabowo
BPN nilai Prabowo sudah detail
Slamet Ma'arif tegaskan akan bersikap kooperatif pada pemeriksaan selanjutnya
Jokowi dilaporkan ke Bawaslu, TKN : Gimmick politik saja
Kubu Jokowi: Tema debat ketiga Ma'ruf Amin jagonya
Demonstran ancam duduki KPK jika tak minta maaf ke Enembe
PDIP sebut biaya kampanye Jokowi di Pilgub DKI Jakarta untuk iklan Prabowo
Kubu Jokowi nilai kubu Prabowo inkonsisten soal penguasaan lahan
DKPP berhentikan tiga penyelenggara Pemilu
Fetching news ...