News Law

Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir harus minta pertimbangan DPR dan MA

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir harus minta pertimbangan DPR dan MA Abu Bakar Ba'asyir

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan rencana pemerintah untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir membutuhkan pertimbangan DPR dan Mahkamah Agung. Ia mengatakan surat permohonan dari presiden belum sampai ke DPR.

"Instrumen presiden dalam membebaskan itu ada grasi, amnesti, rehabilitasi yang masing-masing ada peraturan teknisnya. Tetapi, semuanya itu memerlukan pertimbangan DPR dan MA. Saya belum tahu apakah presiden sudah mengirimkan surat pertimbangan. Tapi setahu saya yang sampai di meja pimpinan belum ada permohonan pertimbangan atas pembebasan itu," kata Fahri saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (23/01/2019).

Fahri mengatakan presiden tidak diberikan hak mutlak atas instrumen yang ada di luar kewenangan eksekutif. Ia mengatakan instrumen pembebasan Abu Bakar merupakan ranah yudikatif.

"Dalam rezim Undang-undang baru kita pasca-amandemen ke empat konstitusi presiden tidak diberikan hak mutlak lagi atas instrumen di luar kewenangan eksekutif, karena ini kan sebenarnya wilayahnya yudikatif karena telah diputuskan oleh pengadilan," ujarnya.

Fahri mengatakan pemerintah harusnya tidak memberikan sinyal ambigu terhadap kelompok-kelompok ulama dan Islam. Sebab, menurutnya dunia internasional akan memandang pemerintah tak memiliki komitmen atas apa yang selama ini dikampanyekan.

"Pemerintah tidak boleh mengirim sinyal yang ambigu terkait sikap terhadap kelompok-kelompok ulama dan Islam dan sebagainya. Sikap ambigu ini membuat dunia luar melihat pemerintah tidak mantap atas apa yang selama ini dikampanyekan," tuturnya.

Selanjutnya, Fahri mengatakan pemerintah harus berani mengambil risiko atas keputusan itu. Sebab, menurutnya sosok Abu Bakar Ba'asyir dikenal sebagai gembong dari kelompoknya.

"Dugaan saya dunia internasional tidak menerima baik. Sebab sudah kadung citranya Abu Bakar Ba'asyir ini di luar dicitrakan sebagai gembong paling dalam dari Jamaah Islamiah. Tapi, biarkan risiko ditanggung pemerintah," pungkasnya.

PKS minta Gubernur Riau tak arahkan rakyat dukung Jokowi
Sudirman nyatakan perpanjangan kontrak Freeport bukan kemauannya
PAN izinkan Gubernur Riau dukung Jokowi asal tak masuk timses
PAN akan beri bantuan Ketum PA 212
Ketum PA 212 undang pimpinan parpol
IHSG kembali lewati level 6.500
Gerindra: Jokowi Pilgub DKI dibiayai keuntungan lahan Prabowo
BPN nilai Prabowo sudah detail
Slamet Ma'arif tegaskan akan bersikap kooperatif pada pemeriksaan selanjutnya
Jokowi dilaporkan ke Bawaslu, TKN : Gimmick politik saja
Kubu Jokowi: Tema debat ketiga Ma'ruf Amin jagonya
Demonstran ancam duduki KPK jika tak minta maaf ke Enembe
PDIP sebut biaya kampanye Jokowi di Pilgub DKI Jakarta untuk iklan Prabowo
Kubu Jokowi nilai kubu Prabowo inkonsisten soal penguasaan lahan
DKPP berhentikan tiga penyelenggara Pemilu
Fetching news ...