News

MKD tidak akan persulit proses penggeledahan ruangan Eni Maulani Saragih

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

MKD tidak akan persulit proses penggeledahan ruangan Eni Maulani Saragih

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya tidak akan mempersulit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyegelan yang telah dilakukan dan tahapan pengeledahan yang akan dilakukan. Menurutnya, surat izin KPK kepada MKD telah sesuai dengan undang-undang.

"Saya pikir ya karena sudah ada informasi dan sesuai Undang-undang kami tidak mempersulit penyegelan yang sudah dilakukan mungkin tahapan berikutnya adalah pengeledahan," kata Sufmi kepada wartawan Rimanews di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin, (16/07/2018).

Sufmi mengatakan KPK sebelumnya telah meminta izin untuk penyegelan ruangan Eni Maulani Saragih, Sabtu (14/07/2018). Namun, menurutnya hingga saat ini surat izin pengeledahan dari KPK belum sampai ke MKD.

"Sampai hari ini sih belum ada, tapi informasi dalam waktu dekat dan sesuai amanat Undang-undang. Ketika itu kemudian prosedurnya diikuti, kita juga tdak akan persulit," lanjut Sufmi.

Dari pantauan wartawan Rimanews, ruangan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih siang ini, Senin (16/07/2018) telah disegel oleh KPK. Pintu ruangan Eni telah disegel dengan tanda penyegelan KPK.

Sebelumnya, Eni Maulani Saragih ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinas Menteri  Sosial Idrus Marham, di kawasan Widyachandra, Jakarta Selatan, Jumat (13/07/2018). 

Eni ditangkap terkait dengan kasus suap  kesepakatan kontrak kerja dalam pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Pada operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan uang sebesar Rp 500 juta dan ikut menahan 8 orang terdiri dari sopir, staff ahli dan pengusaha swasta.

Saat ini KPK telah menetapkan status Eni Maulani Saragih menjadi tersangka penerima suap proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Menurut KPK, Eni telah melanggar Pasal 12 hurus a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Lantik Wakapolri Syafruddin, Jokowi amankan suara Polri?
Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK
Orang Indonesia paling nggak bisa <i> nyusu </i>
Ma'ruf Amin perintahkan NU ancam Jokowi hanya tafsiran Mahfud MD
3 kali mogok dalam 12 hari, LRT Palembang 95 persen produk lokal
Legislator minta dalang pembakaran satu keluarga dihukum mati
Kubu Jokowi ingin Ma'ruf temui Rizieq di Mekkah
Ahok bakal terjun kampanye untuk Jokowi?
Ma'ruf Amin bapak ekonomi kaum tertindas
Realisasi investasi triwulan kedua turun 4,9 persen
Sandiaga Uno akui kekayaannya fluktuatif
Jangan khianati nenek moyang yang hadirkan kedamaian di bumi pertiwi
Rupiah masih terseok di atas Rp14.600
Cari istri perawan? di sini tempatnya
Sunan Kalijaga janji tak akan sebar hoaks demi menangkan Jokowi
Fetching news ...