Kivlan Zein tuding tiga partai ini kerjasama dengan komunis

REPORTED BY: Insan Praditya

Kivlan Zein tuding tiga partai ini kerjasama dengan komunis Mantan Kepala Staf KOSTRAD, Kivlan Zein

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zein menuding terdapat tiga partai politik pendukung Jokowi yaitu Nasdem, PDIP dan Golkar yang bekerja sama dengan partai komunis Cina dalam hal paham dan ideologi.

"PDIP tanda tangan bersama untuk pengaderan, sekarang NasDem juga ikut dengan Partai Komunis Cina untuk melakukan pengaderan," ujarnya dalam diskusi 'Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019 di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Dia menuduh Setya Novanto menandatangani perjanjian kerja sama dengan partai komunis Cina ketika menjabat sebagai ketua DPR RI.

"Golkar juga ikut setelah Setya Novanto masuk penjara ini. Sama-sama tanda tangan pengaderan dari Cina. Masa negara Pancasila kerja sama dengan negara komunis?" tegasnya.

Kala itu, Kivlan menuding Jokowi mendapat dukungan suara pada pilpres 2014 silam dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebanyak 15 juta suara, walaupun dia tidak bisa menunjukkan bukti secara kongkret.

"Saya baca konsep pidato RAPBN 2015, setelah dilantik 20 oktober 2014, mau dimasukkan, kita dapat konsepnya lewat draf pidato, permohonan maaf negara dan memberikan kompensasi kepada PKI," jelasnya.

Pada saat itu, ketika pihak dari Partai Komunis Indonesia (PKI) memberikan dukungan suara kepada Jokowi, mereka mengajukan syarat kepadanya untuk membacakan permintaan maaf kepada pihak yang telah dibunuh pada pembantaian komunis di masa Orde Baru tersebut. Namun, Jokowi menolak membacakan nya.

"Untung Jokowi tidak mau, kalau mau, habis," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Juru bicara Tim Kampanye Nasional, Mohammad Guntur Romli mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum atas tudingan yang diberikan kivlan, karena tuduhan tersebut tidak di dasarkan pada bukti yang kuat.

"Tentu saja langkah hukum, siapa saja yang memfitnah, memberikan hoaks, mengaitkan Pak Jokowi dengan PKI, maka dia harus berhadapan dengan hukum," tutup Guntur.

https://www.youtube.com/watch?v=CxChLYPkz_Y

BNPB: Bencana alam meningkat, kami kewalahan
Menhan: Syarat bebas Ba'asyir harus taat Pancasila
Fahri Hamzah usul debat capres tanpa iklan
Prajurit TNI nyebur ke sawah demi swasembada pangan
Perempuan Serbia bunuh dan potong penis korbannya
Kubu Prabowo laporkan tabloid Indonesia Barokah
Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir harus minta pertimbangan DPR dan MA
DPR keluhkan proses visa haji dan umrah
Ditutup di zona hijau, IHSG berpotensi menguat hari ini
Cinta tanpa komitmen
Janji Sandiaga turunkan listrik dan BBM
PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Fetching news ...